MAMUJU--Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI menggelar ekspose hasil pengukuran kompetensi digital bagi ASN dan Non ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Agenda itu dirangkaikan dengan penutupan pelatihan DLA Provinsi Sulawesi Barat di Gedung Graha Sandeq, Kantor Gubernur, Jumat (17/10).

Pengukuran kompetensi digital yang dilakukan terhadap 11.869 ASN dan Non ASN memperoleh hasil yang memuaskan. Nilai 2,76 yang diraih diganjar predikat baik. 
Berdasarkan data yang diperoleh, 31 Persen yang masuk kategori baik merupakan usia produktif dengan jumlah 4.713 personel. 

Gubernur Suhardi Duka berterima kasih atas dukungan Kementerian Komdigi dalam melakukan pengukuran kompetensi digital terhadap ASN dan Non ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hasil tersebut menjadi pegangan untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

"Inilah pentingnya data. Data yang tepat maka pengambilan keputusan juga tepat. Olehnya itu tadi oleh para penguji menjadikan topik 'SDK Sulbar', Satu Data Kemiskinan menjadi juara satu itu karena data," beber Suhardi Duka.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar menambahkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat jadi yang pertama di Indonesia yang melakukan pengukuran kompetensi. Sebuah inisiasi kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BBPSDM Kominfo Makassar, serta 47 satuan kerja di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat dengan tingkat partisipasi yang mencapai 98,8 Persen.  

"Pengukuran ini menunjukkan komitmen tinggi dari ASN dan Non-ASN dalam meningkatkan keterampilan digital mereka untuk mendukung transformasi digital di pemerintahan," terang Ridwan. 

Ridwan menambahkan, tujuan utama pengukuran kompetensi digital ini adalah untuk menilai kesiapan digital ASN dan Non-ASN dalam menghadapi tantangan era digital serta mengidentifikasi area yang perlu pengembangan lebih lanjut. 

Dengan hasil pengukuran yang objektif, diharapkan pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai dan mempercepat digitalisasi layanan publik serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.

"Pengukuran kompetensi digital ini mengacu pada framework DigComp (Digital Competence Framework) yang disusun oleh Uni Eropa, yang mencakup lima area utama: informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai tingkat kesiapan digital para pegawai dalam menghadapi tuntutan era digital yang semakin berkembang, serta mengidentifikasi area-area yang perlu pengembangan lebih lanjut dalam kompetensi digital," terang dia.

Kepala  BPPSDM Makassar, Baso Saleh mengapresiasi kerjasama yang terbangun dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Provinsi Sulawesi Barat hingga pelaksanaan pengukuran kompetensi digital memperoleh hasil yang cukup memuaskan. 

"Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepan," sumbang Baso Saleh. (*/Naf)